Kab.Bekasi //tvkabarnasional.my.id – Berita Terkini :
_ Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN Wilayah Tambun bersama ULP Cikarang menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi rumah kontrakan yang diduga milik Kepala Desa (Kades) Cibuntu terpilih di wilayah RT 02/RW 03, Cibuntu, Kabupaten Bekasi.
” Sidak ini dilakukan setelah maraknya pemberitaan terkait dugaan pencurian listrik skala besar di area bangunan tersebut.
_ Dalam operasi tersebut, sebanyak 15 personel PLN diterjunkan langsung ke lokasi dengan pengawalan ketat dari dua anggota Polres Metro Bekasi. Petugas melakukan pemeriksaan teknis terhadap 71 meteran listrik yang terpasang di area kontrakan. ” 38 Meteran Diputus di Tempat.Kamis(12/11/2026).
” Hasilnya, ditemukan pelanggaran berat berupa dugaan pencurian arus listrik pada 38 meteran, yang langsung ditindaklanjuti dengan pemutusan di tempat.
” Setelah dilakukan pengecekan mendalam, kami mendapati 38 meteran yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi PLN. Saat itu juga langsung kami lakukan pemutusan,” kata salah seorang petugas P2TL yang ikut dalam operasi lapangan.
Selain melakukan pemutusan, petugas P2TL memberikan teguran keras kepada penanggung jawab bangunan selaku penanggung jawab penuh atas bangunan tersebut. Pemilik diminta untuk segera menyelesaikan denda dan kewajiban administratif sesuai aturan yang berlaku.
Latar Sebelumnya: 100 Unit Kontrakan Jadi Sorotan.

Sebelumnya, keberadaan sekitar 100 unit rumah kontrakan di wilayah RT 02/RW 03, Cibuntu, menjadi perhatian awak media. Sistem penggunaan dan pembayaran listrik di kawasan tersebut memunculkan pertanyaan yang perlu mendapat penjelasan serta pemeriksaan langsung dari PT PLN (Persero).
” Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media di lapangan, bangunan kontrakan tersebut terdiri dari kurang lebih 100 unit dengan ukuran setiap bangunan diperkirakan sekitar 4 meter x 3 meter. Bahkan, sejumlah unit disebut telah dilengkapi fasilitas pendingin ruangan atau AC.
” Hal yang menjadi perhatian adalah pengakuan salah seorang penghuni yang menyebut hanya mengeluarkan biaya token listrik sekitar Rp20.000 setiap bulan.
” Redaksi TV Kabarnasional menegaskan, informasi mengenai identitas dan status kepemilikan bangunan tersebut masih membutuhkan konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan.
Potensi Pidana Masih Didalami :
Hingga berita ini diturunkan, sanksi perdata, denda administratif, hingga potensi dugaan pelanggaran pidana pencurian tenaga listrik yang menjerat pemilik kontrakan terus didalami. Kasus ini berpotensi menyeret pemilik kontrakan ke ranah pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Redaksi masih mengupayakan konfirmasi resmi dari Manager PLN Wilayah Tambun dan Manager PLN UP3 Cikarang terkait detail pelanggaran dan sanksi denda yang dijatuhkan. Konfirmasi ini diperlukan untuk menggali lebih dalam terkait sanksi perdata, administratif, hingga potensi dugaan pelanggaran pidana.
Sikap Redaksi:
1. Kami menggunakan kata *diduga* karena proses hukum belum berkekuatan tetap.
2. Kami membuka ruang hak jawab bagi pemilik kontrakan, Kades Cibuntu terpilih, dan pihak PLN untuk memberikan klarifikasi.
3. Berita ini akan diperbarui begitu ada keterangan resmi dari PLN dan pihak terkait.(Red).
Editor ; S.Wahyudi
