JAKARTA// tvkabarnasional.my.id-Berita Terkini :
_ Faktanya di lapangan, banyak warga miskin sudah pisah KK tapi tidak masuk data SIKS-NG. Sementara keluarga dan kerabat perangkat desa justru mudah dapat PKH, BPNT, dan bantuan lain.Kamis (19/11/2026).
Ini tidak adil dan melanggar hukum.
Data Harus Jujur :
1. UU No. 13 Tahun 2011: Data fakir miskin wajib valid dan diperbarui. Tidak boleh dimanipulasi.
2. Kepala Desa Dilarang Nepotisme.
UU Desa No. 6 Tahun 2014: Kepala Desa wajib bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
3. Pejabat Dilarang Main Data
UU No. 30 Tahun 2014: Pejabat dilarang menyalahgunakan wewenang dan menguntungkan keluarganya sendiri.

SANKSI – NYA :
Untuk Perangkat Desa dilarang menjadi bagian pemegang SIKS – NG warga sangat berharap hanya ikuti sesuai tuk pokonya bukan merangkap jabatan.
Jika ditemukan perngkat desa ikut mengelola atau menjadi operator SIKs – NG . Wajib di tegur serta sampai diberhentikan jadi perangkat desa.
kalau terbukti memalsukan data : Penjara maksimal 2 tahun, denda Rp 50 juta (UU 13/2011 Pasal 42).
Untuk Yang Mengalihkan Bantuan Negara ke Keluarganya:
– Penjara 1 sampai 20 tahun, denda sampai Rp 1 Miliar (UU Tipikor Pasal 3).
Untuk Keluarga Yang Tidak Berhak Tapi : Dapat Bantuan:
Dicoret permanen dari bansos.
Wajib kembalikan semua uang bantuan yang sudah diterima.
TUNTUTAN WARGA :
1. Data SIKS-NG dibuka dan ditempel di balai desa.
2. Musdes harus libatkan RT/RW dan warga, bukan cuma operator.
3. Dinas Sosial wajib cek lapangan, jangan cuma tanda tangan.
Bantuan itu hak warga miskin, bukan jatah keluarga perangkat desa . (Red)
Perlu di perhatikan lebih jelas untuk perangkat desa tidak di perkenankan menjadi operator SIKS – NG .
Editor : S.Wahyudi
