November 22, 2026
Screenshot_20261025_083446
Spread the love

Kab.Bekasi //tvkabarnasional.My.Id – Berita Terkini :

_ Proyek pembangunan Rehab Total SDN Sukawijaya 01, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 senilai  ” Rp 2.058.287.000,- (Dua Miliar Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) diduga kuat mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

_ Berdasarkan pantauan dan dokumentasi tim investigasi Kabar Nasional 77 My ID di lokasi pada 18 oktober 2026 terlihat jelas seorang pekerja berada di atas struktur beton dak lantai 2 dengan perkiraan  ketinggian sekitar 6-8 meter  tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) K3 sama sekali .Tidak ada helm safety, rompi safety, sepatu safety, maupun sabuk pengaman (safety belt).

” Padahal, proyek tersebut secara resmi tercantum dalam papan informasi proyek:

_ Sub Kegiatan:   Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
~ Nama Pekerjaan : Rehab Total SDN Sukawijaya 01
Lokasi:  Kecamatan Tambelang
= Sumber Dana: = APBD Kabupaten Bekasi TA 2026
= Nomor Kontrak: 200.3.3.1 / SP/BB-DCKTR/2026
~ Tanggal Kontrak:  = 11 September 2026
~ Waktu Pelaksanaan: 109 Hari Kalender
Mulai: 11 September 2026 –  Selesai: 28 Desember 2026
_ Penyedia: PT. ALTRIVVA MUKI LESTARI.

Pelanggaran Jelas UU K3.

Perbuatan tersebut diduga         melanggar:

1.  UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 dan Pasal 14 , yang mewajibkan pengusaha menyediakan APD dan menjamin keselamatan pekerja.
2.  Permenaker No. 08 Tahun 2010 tentang APD ,  Pasal 2 ayat 1 : Pengusaha wajib menyediakan APD secara cuma-cuma.
3.  Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi).

” Ini bukan sekedar pelanggaran administratif, ini soal nyawa manusia. Jika terjatuh dari ketinggian tanpa pengaman, risikonya adalah kematian. Ironis, proyek pendidikan yang seharusnya memberi contoh baik justru mempertontonkan pembiaran keselamatan,” ujar Idar Rukmana, Pimpinan Redaksi Kabar Nasional 77 My ID di lokasi.

_ Menurutnya, dalam dokumen kontrak konstruksi, biaya K3 dan APD sudah termasuk dalam komponen biaya umum yang wajib dilaksanakan oleh kontraktor. Jika tidak dilaksanakan, patut diduga ada pengurangan spesifikasi dan potensi mark-up anggaran K3.

” Hingga berita ini dirilis, pihak  PT. Altrivva Muki Lestari :  selaku penyedia jasa, Konsultan Pengawas, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi. belum memberikan klarifikasi resmi. Tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi.

_ Kabar Nasional 77 My ID mendesak Dinas terkait untuk segera melakukan teguran keras, penghentian sementara pekerjaan di ketinggian sampai APD lengkap, dan evaluasi terhadap konsultan pengawas yang dinilai lalai.

_ Redaksi menegaskan pemberitaan ini berasaskan praduga tak bersalah dan sebagai fungsi kontrol sosial sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.(Team)

 

 

Editor : Alfin . J

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *