BEKASI//Tvkabarnasional77.My.Id –Berita Terkini :
_ Sejumlah proyek pembangunan prasarana dari berbagai dinas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dilaporkan mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini diduga imbas dari adanya pemeriksaan besar-besaran terhadap Bank BJB terkait kebocoran anggaran keuangan.
_ Bank BJB yang selama ini menjadi bank kas daerah (RKUD) untuk Pemkab Bekasi, sedang dalam sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK tengah mendalami dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021-2023 Sampai Tahun 2026 senilai Rp400 miliar.Minggu (11/10/2026).
” Dari hasil penyidikan sementara, KPK menyebut hanya sekitar 50 persen dari anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukan. Separuh lainnya atau lebih dari Rp200 miliar diduga masuk ke dana non-budgeter dan mengalir ke sejumlah pihak. Kasus ini telah menyebabkan kerugian negara diperkirakan Rp223,6 miliar.

Dampaknya langsung terasa di daerah:
1. Pencairan Anggaran Tertahan*
Karena Bank BJB masih dalam proses audit dan pemeriksaan rekening-rekening terkait, pencairan anggaran untuk dinas-dinas seperti Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Kesehatan untuk proyek RSUD menjadi lebih ketat. Beberapa kontraktor mengaku pembayaran termin proyek tertunda 1-2 bulan.
2. Proyek Fisik Molor*
Di wilayah Pebayuran dan Karang Harja, warga mengeluhkan pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan bedah rumah (BSPS) yang seharusnya cair April-Agustus 2026 menjadi molor. Padahal Bank BJB baru saja ditunjuk menyalurkan Rp700 miliar untuk BSPS di 27 kabupaten/kota termasuk Bekasi. ad34
3. Pemkab Lebih Hati-Hati*
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat juga sebelumnya menemukan transaksi janggal di RSUD Kabupaten Bekasi yang pengembaliannya harus melalui Bank BJB. Hal ini membuat Pemkab Bekasi kini menerapkan verifikasi berlapis untuk setiap pengeluaran, sehingga proses administrasi menjadi lebih lama. 0588
KPK sendiri saat ini masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk pejabat pengadaan Bank BJB dan mantan asisten pribadi mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang diduga mengetahui alur dana tersebut. 94d2
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait berapa total proyek yang terdampak. Namun masyarakat berharap pemeriksaan Bank BJB segera tuntas agar pembangunan di desa-desa tidak terus tersendat. (Idar).
Editor : Idar
