JAKARTA // tvkabarnasional77.my.id – Berita Terkini :
_ Seluruh instansi pemerintah maupun swasta, negeri maupun swasta, wajib memiliki layanan publikasi website digital resmi. Kewajiban ini berlandaskan UUD 1945 Pasal 28F, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
” Website bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Setiap instansi wajib menyediakan informasi yang terbuka, mudah diakses, dan diperbarui secara berkala. Sabtu (07/11/2026 ).
” Wajib Dimuat di Website:
1. Profil Instansi – Visi-misi, struktur, pejabat, dan kontak resmi.
2. Program & Anggaran – Rencana kerja, realisasi, dan laporan anggaran yang transparan.
3. Standar Layanan – Alur, biaya, waktu, dan syarat pelayanan.
4. Kanal Pengaduan – Nomor pengaduan dan formulir laporan yang aktif.
5. Update Rutin- Konten diperbarui minimal 1 kali dalam 7 hari kerja.

Berlaku Untuk :Pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan BUMD, sekolah negeri dan swasta, rumah sakit negeri dan swasta, serta badan swasta yang melayani publik dan mengelola dana publik.
Sanksi :
Instansi yang tidak memiliki website atau website tidak aktif lebih dari 30 hari akan dikenai teguran tertulis, penurunan nilai kinerja, hingga pembekuan anggaran publikasi.
Keterbukaan informasi adalah hak rakyat. Instansi yang tertutup sama dengan menutup hak publik. Masyarakat berhak melaporkan instansi yang tidak transparan melalui kanal pengaduan resmi.(Red).
Editor : Saripudin
