Jawa Barat //Tvkabarnasional.77.MY.ID – Beeita Terkini ;
” Aliran Dana Proyek Daerah Tersendat, Pengusaha dan Pemda Menjerit. Kekacauan administratif di internal Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) diduga menjadi pemicu utama tersendatnya sejumlah proyek strategis di wilayah Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Bekasi.
_ Berdasarkan pantauan Redaksi di lapangan, pola yang berulang terjadi dalam beberapa bulan terakhir adalah berkas pencairan yang tidak masuk ke sistem BJB, kendali yang beralih ke kas daerah, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa yang tidak sinkron antara Pemda dan Bank BJB.Juma’at (16/10/2026).
“Berkas itu nggak ada yang masuk ke BJB. Tahu-tahu kendalinya ada di kas daerah. BJB juga pasif,” ujar salah satu rekanan proyek di Kabupaten Bekasi yang enggan disebut namanya, mengutip pola yang juga terjadi di Kabupaten Bogor awal tahun 2026 lalu.
IMBAS TERDAMPAK
_ IMBAS (Infrastruktur Berbasis Anggaran Strategis Daerah) yang menjadi andalan percepatan pembangunan di Jawa Barat kini dilaporkan melambat. Di Kabupaten Bekasi, beberapa paket pekerjaan jalan, drainase, dan gedung pelayanan publik yang sumber dananya melalui rekening kas daerah di Bank BJB mengalami keterlambatan pencairan termin.
” Akibatnya, vendor dan pekerja di lapangan belum terbayar, sementara rekanan yang menggunakan fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank BJB harus menanggung bunga berjalan.

_ Di tingkat Provinsi, kondisi ini sejalan dengan tekanan fiskal yang diakui Pemprov Jabar. Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat yang tertahan lebih dari Rp 3 triliun membuat Pemprov harus mengkaji pinjaman Rp 2 triliun ke Bank BJB untuk proyek besar seperti Flyover Bulak Kapal Bekasi Rp 270 Miliar, Underpass Cimahi, dan Jalan Puncak II.
” Namun ironis, di saat Pemprov butuh kecepatan, internal Bank BJB sendiri sedang disorot.
KUBU BANK BJB KACAU
Data terbaru menunjukkan:
” KPK masih memeriksa jajaran direksi dan pejabat Bank BJB terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan 2021-2023 senilai Rp 400 Miliar dengan dugaan kerugian negara Rp 223,6 Miliar.
_ Direktur Keuangan Bank BJB Nia Kania sempat mangkir dari pemeriksaan KPK pada 13 Oktober 2026.P
” PEFINDO menurunkan rating Bank BJB dari idAA menjadi idAA- pada September 2026 karena kualitas aset memburuk, NPL naik menjadi 3,3% pada Juni 2026.
_ Kekacauan administratif ini membuat SOP pengadaan, mekanisme pencairan, dan komunikasi antara Pemda dan Bank BJB menjadi tidak jelas. Center for Budget Analysis (CBA) bahkan mendesak evaluasi tiga pejabat aktif Bank BJB yang diperiksa KPK.
KABUPATEN BEKASI KENA IMBAS
_ Kabupaten Bekasi yang menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar Jabar ikut terkena imbas. Proyek yang sudah selesai secara fisik belum bisa dibayarkan karena menunggu verifikasi berlapis antara BPKAD, Bank BJB, dan Kas Daerah. (Red)
Editor ; Idar
